PERLINDUNGAN HUKUM HAK HAK PEKERJA TANPA KONTRAK TERTULIS DALAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA

S, VALENTINO JAKE (2018) PERLINDUNGAN HUKUM HAK HAK PEKERJA TANPA KONTRAK TERTULIS DALAM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (933Kb)

    Abstract

    Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui hak hak pekerja disektor informal yaitu pekerja yang dalam perjanjian kerjanya dilakukan tanpa kontrak tertulis atau sering disebut perjanjian lisan. Selain itu, untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak hak pekerja sector informal di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Penelitian hukum ini menggunakan penelitan empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang dioeroleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta terhadap pekerja batik dan pengusaha batik, dan data sekunder berasal dari telaah kepustakaan dan literatur. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak- hak pekerja di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta belum sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena dalam pelaksanaanya di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, pemenuhan hak upah pekerja dan jam kerja serta pemenuhan hak- hak pekerja lainnya seperti Cuti, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kesehatan Keselamatan Kerja belum dapat terpenuhi. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak hak pekerja tersebut dari pihak pekerja karena tidak memiliki serikat pekerja, tidak ikut dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan, terjadi perselisihan hubungan industrial dan dari pihak pengusaha karena kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha, permodalan serta dari pemerintah tidak masuk dalam permasalahan yang dialami perusahaan. Kawasan industri Kampoeng Batik Laweyang Surakarta merupakan salah satu kawasan industry besar di kota Surakarta seharusnya mampu untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak- hak bagi pekerja informal agar tercipta kesejahteraan bagi para pekerjanya. Pekerja Informal juga diharapkan memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kewenangan harus lebih aktif untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan secara rutin. Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Hak Pekerja, Perjanjian Lisan, Tenaga Kerja

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 08 Mar 2018 16:25
    Last Modified: 08 Mar 2018 16:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/39796

    Actions (login required)

    View Item