Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah)

RAMADANI, NURAHMAN (2018) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1009Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Nurahman Ramadani, S.331602015, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Tengah). Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah berfokus pada Tahun 2015, dengan doktrin strict liability dan vicarious liability untuk memepermudah pertanggungjawaban pidana korporas agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan fokus pada efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum dengan mengunakan logika deduksi. Tehnik pengumpulan data primer, dengan wawancara mendalam (depth interview) dengan para responden. Observasi langsung terhadap subjek penelitian dan yang paling penting adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dari para responden melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kerancuan peraturan hukum yang tidak jelas (ambiguity law) mengakibatkan tidak optimal dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan akibat kesalah pahaman memahami Asas lex posterior derogat legi priori pada kasus karhutla dengan menerapkan UU No. 32 Tahun 2009 PPLH, tidak menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kasus karhutla yang harusnya lex specialis derogat legi generali berfokus pada kebakaran hutan dan lahan yang semestinya mengutamakan penerapan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Model Penerapan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam kasus karhutla tersebut belum optimal dilakukan karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dalam ajaran pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan belum mengadopsi doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability yang menjadikan sulitnya penegkan hukum untuk menjerat korporasi pada kasus Karhutla selama satu dekade ini untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah pembaruan model pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengadopsi doktrin strict liability dan vicarious liability pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga sebagai upaya mempermudah aparatur penegak hukum menerapkan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia, agar dapat optimal melindungi masyarakat. Kata kunci : Penerapan, Doktrin, Penegakan, Pertanggungjawaban Pidana.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana
    Pascasarjana > Magister
    Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 28 Feb 2018 13:10
    Last Modified: 28 Feb 2018 13:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/39647

    Actions (login required)

    View Item