IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN(PD. BPR BKK) KEBUMEN

El Umam, Rud Tomico (2010) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN(PD. BPR BKK) KEBUMEN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (309Kb)

    Abstract

    Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjaga dan meneruskan pembangunan tersebut agar tetap berkesinambungan, para pelaku pembangunan meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Untuk menunjang penyediaan dana yang besar tersebut, perbankan merupakan sarana yang paling strategis sebagai penyedia dana. Dari berbagai bentuk lembaga keuangan, bank konvensional menjadi yang paling diutamakan. Bank konvensional sebagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan bagian dari usaha bank konvensional yang telah terbukti banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam menunjang perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut mempunyai peranan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 3 Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Manusia adalah Homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit (Thomas Suyatno, 2003:13). Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha. 4 Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Dalam pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu bank juga mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari nasabah, yaitu watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), keadaan ekonomi (condition of economy), dan hambatan (constraint). Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga terwujud prinsip kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit (Astiko dan Sunardi, 1996:13) Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 5 penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. Jaminan mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tersebut. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu “beban” bagi kreditur untuk “menjual lelang” pada waktunya, yaitu pada debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000:4). Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau perjanjian kredit (M. Bahsan, 2007:102). 6 Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Salah satu dari jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Ciri khusus dari jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (http://perlindungankonsumen.or.iddiakses 02 Desember 2009 pukul 19:34). Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang didahulukan (preferentie) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang diperoleh. Pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan dengan cermat mengenai proses pemberian kredit. Karena proses pemberian kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan dan kesalahan, serta mencari penyebab apabila di kemudian hari terjadi masalah. Hal lain yang penting dan harus diperhatikan agar pihak bank tidak menderita kerugian antara lain adalah upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan dan hambatan-hambatan yang timbul 7 dalam pemberian kredit tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi supaya pihak bank dapat memilih cara yang paling tepat yang harus ditempuh agar pihak bank (kreditur) tidak terlalu banyak menanggung risiko. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen yang merupakan bagian dari bank di Indonesia juga memiliki andil yang besar dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Kebumen, maka masyarakat dapat merasakan fasilitas kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan atas keditnya tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan atas kredit, maka penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BPR BKK) KEBUMEN”.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Yudha Adhitya
    Date Deposited: 14 Jul 2013 20:19
    Last Modified: 14 Jul 2013 20:19
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3942

    Actions (login required)

    View Item