PENERAPAN SANKSI PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DIPENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR : 248 /Pid.B / 2009 / PN.Kry

PratiwI, Tiyas (2010) PENERAPAN SANKSI PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DIPENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR : 248 /Pid.B / 2009 / PN.Kry. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (205Kb)

    Abstract

    Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga Negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum pidana mengatur cara-cara bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana materil). Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana alat perlengkapan Pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang yang melakukan perbuatan pidana (hukum pidana formil). Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kita akui bahwa eksistensi hukum Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor adat, Agama, pemerintah, suku dan lain-lain. Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Kasus kriminal di tanah air ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan majunya teknologi, maka motif dan modus tindakan kriminalpun semakin beragam, diantarannya penipuan. Dengan meningkatnya teknologi, penipuan makin marak dan bervariasi. Dalam hal ini, penipuan biasannya paling banyak dilakukan dalam hal jual beli, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, mulai dari mengurangi ukuran barang, sampai penipuan dalam pembayarannya. Selain itu, banyak penipuan yang menggunakan modus investasi. Dalam perkara penipuan sering dijumpai pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronika, ternyata penipuan telah banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Banyak kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi bisnis yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d 395, sehingga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakuka penelitian yang berkaitan dengan kejahatan penipuan dalam penerapan sanksinya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: PENERAPAN SANKSI PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR Nomor : 248 / Pid.B / 2009 / PN.Kry

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Yudha Adhitya
    Date Deposited: 14 Jul 2013 20:16
    Last Modified: 14 Jul 2013 20:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3937

    Actions (login required)

    View Item