EFISIENSI BIROKRASI PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (Studi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau)

SATRIA, FANDI (2018) EFISIENSI BIROKRASI PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (Studi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (105Kb)

    Abstract

    ABSTRACT EFISIENSI BIROKRASI PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (Studi Dinas Perkebunan Provinsi Riau). Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta The purpose of this research is to describe the regulation concerning Plantation of Riau Province which is under the management of related technical agency that is Plantation Office of Riau Province for efficient processing of plantation, especially related to: Procedure for Provision of Plantation Business License, and Plantation Service Program of Riau Province that occurred at Plantation Office of Riau Province to plantation company in Riau Province. This study uses a prescriptive normative approach, finding the law in concreto on the Law on Plantation Law in Riau Province. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary data, secondary data, and Non-Legal data. Data collection technique used is literature study. Some data then asked for explanation and confirmation from Plantation Office of Riau Province. Data analysis techniques used with the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion the following conclusions are derived: First, the implementation of the licensing of plantation business in Riau Province Not yet run in accordance with the provisions contained in Constitution No. 39 year 2014, Permentan 29/Permentan/KB.410/5/2016. Secondly, the Regulation on licensing of plantation business in Riau Province has not been able to mensejahtrakan the people. Thirdly, the procedure for granting the plantation business permit has not been in accordance with the laws and regulations and there are still many entrepreneurs to approach the personal and material to obtain permit plantation. Fourth, the Riau Plantation Office Program has not been able to mensejahtrakan this people seen in the RENJA Riau Plantation Terget terget work achievement not yet there to mensejahtrakan people. Keywords: Implementation of Plantation Business License, Arrangement of Plantation Business License, Plantation Business License Procedure, Plantation Plantation Program of Riau Province. ABSTRAK EFISIENSI BIROKRASI PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT (Studi Dinas Perkebunan Provinsi Riau). Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkebunan Provinsi Riau yang berada di bawah pengelolaan dinas teknis terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam rangka pengolahan perkebunan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Peraturan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan, dan Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang terjadi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau terhadap perusahaan perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum In Concreto mengenai Peraturan Perundang-undangan Perkebunan di Provinsi Riau. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data Non Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Beberapa data kemudian dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Teknik analisis data yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut: Kesatu, pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan di Provinsi Riau belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, Permentan 29/Permentan/KB.410/5/2016. Kedua, Peraturan pemberian izin usaha perkebunan di Provinsi Riau belum dapat mensejahtrakan rakyat. Ketiga, prosedur pemberian izin usaha perkebunan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih banyaknya pengusaha melakukan pendekatan personal dan materi untuk mendapatkan izin perkebunannya, Keempat, program Dinas Perkebunan Provinsi Riau belum dapat mensejahtrakan rakyat ini terlihat dalam RENJA Dinas Perkebunan Provinsi Riau target capaian kerja belum ada untuk mensejahtrakan rakyat. Kata Kunci: Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Pengaturan Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan, Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana
    Pascasarjana > Magister
    Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 24 Jan 2018 14:34
    Last Modified: 24 Jan 2018 14:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/39362

    Actions (login required)

    View Item