KAJIAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI DAN 1195K/PID.SUS/2014 DALAM PERKARA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF IMPOR DAGING SAPI

D, Yohana Putri (2017) KAJIAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI DAN 1195K/PID.SUS/2014 DALAM PERKARA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF IMPOR DAGING SAPI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1699Kb)

    Abstract

    Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai putusan hakim nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pemberian sanksi kepada pemberi dan penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang disertai dengan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan menggunakan kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Putusan nomor PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014 menunjukan penegakan hukum terhadap pemberi suap dan penerima suap belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang hubungan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal yang bertumpang tindih membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak tepat, Terdakwa Maria Elizabeth yang merupakan pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan Terdakwa Penerima suap Luthfi Hasan Ishaaq dikenakan Pasal 12 huruf a. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pemberi suap, 18 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi penerima suap. Perbedaan penjatuhan hukuman yang sangat tajam inilah yang dikaji penulis. Pasal 12 huruf a yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak tepat karena unsurnya adalah penyelenggara yang menerima hadiah atau janji diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuau dalam jabatannya, seharusnya perbuatan penerima suap dikenakan Pasal 11 dengan unsurnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kata kunci : Korupsi, Gratifikasi, Undang-Undang korupsi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Reni reni
    Date Deposited: 31 Dec 2017 20:27
    Last Modified: 31 Dec 2017 20:27
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/38734

    Actions (login required)

    View Item