Peran Inspektorat Kota Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta

PRADANA, YUDHANTARA FAJAR (2017) Peran Inspektorat Kota Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (871Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Peran Inspektorat Kota Surakarta Dalam Pengimplementasian Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Masalah yang dikaji bagaimana implementasin Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2015 dan faktor apa yang mempengaruhi Inspektorat Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Bentuk penelitian ini termasuk ke dalam penelitian diagnostik. Jenis data primer dan sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Inspektorat Kota Surkarta sebagai aparat pengawas internal Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan Pengawasan Pelaksanaan APBD Kota Surakarta sudah terlaksana dengan optimal. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, maka disusun program kerja pengawasan yang terdiri atas program jangka menegah dan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 s.d 2021. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Surakarta adalah, Faktor Pendukung, meliputi sumber daya manusia, fasilitas yaitu sudah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai Inspektorat Kota Surakarta yang bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya sudah menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. Faktor penghambat adalah kurangnya tenaga auditor, waktu pelaksanaan pengawasan dan antusiasme yaitu kurangnya kesadaran dari obyek pemeriksaan yang mengakibatkan pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan APBD oleh Inspekorat Kota Surakarta belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik. Rekomendasinya adalah : 1) Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem pengawasan terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang, terutama yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan antara lembaga pengawasan internal dan ekternal, sehingga terhindar dari pengawasan yang tumpang tindih dan pengawasan ”ramai-ramai”. Dengan adanya sistem pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 2) Perlu adanya komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga Inspektorat Kota Surakarta sungguh-sungguh dapat menjadi pengawal dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. 3) Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan peningkatan sarana kerja pengawasan. Kata Kunci : Pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Inspektorat.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana
    Pascasarjana > Magister
    Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Rea Aisha Champa
    Date Deposited: 31 Dec 2017 09:12
    Last Modified: 31 Dec 2017 09:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/38669

    Actions (login required)

    View Item