Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

KURNIAWAN, RONY (2017) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (899Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi dan implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan, yaitu: Pertama, urgensi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan Desa. Sesuai perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Desa termasuk dalam badan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat yang mengarah terwujudnya demokrasi dan transparansi di tingkat masyarakat. Selain itu juga transparansi diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa Tahun 2017. Kedua, Indikator pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. Untuk syarat (i),(iii),(iv),(v) bisa didapatkan masyarakat Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan cara bermusyawarah dalam rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Buran dalam pembahasan pengelolaan keuangan desa. Untuk syarat (ii) masyarakat dapat melihat APBDes yang ditempatkan di papan pengumuman kantor Desa Buran. Implementasi keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Buran kurang optimal, karena Pemerintah Desa masih menggunakan media yang sangat terbatas dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa. Kata kunci: keterbukaan informasi publik, otonomi Desa, keuangan Desa

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Rea Aisha Champa
    Date Deposited: 31 Dec 2017 00:05
    Last Modified: 31 Dec 2017 00:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/38632

    Actions (login required)

    View Item