AKIBAT HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERHADAP RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA, BALI

W, IRFANDITYA WISNU (2017) AKIBAT HUKUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN TERHADAP RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA, BALI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1056Kb)

    Abstract

    Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penataan ruang dalam Kawasan Teluk Benoa dan akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Terhadap Rencana Reklamasi di Teluk Benoa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, Kawasan Perairan Teluk Benoa merupakan zona konservasi perairan. Poin terpenting dari perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang ada adalah pada Pasal 63A yakni mengubah peruntukkan Kawasan Perairan Teluk Benoa yang sebelumnya dari kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011 menjadi Zona Penyangga (P) atau zona budi daya. Dengan perubahan status menjadi Zona P, maka Teluk Benoa dapat dilakukan proses reklamasi dengan maksimal seluas 700 Hektare (Ha).

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Rea Aisha Champa
    Date Deposited: 30 Dec 2017 22:31
    Last Modified: 30 Dec 2017 22:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/38594

    Actions (login required)

    View Item