TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1582 K/Pdt/2012)

MAHARANI , DHEA SWASTI (2017) TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1582 K/Pdt/2012). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (728Kb)

    Abstract

    Dhea Swasti Maharani. E0013126. 2017. TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1582 K/Pdt/2012). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam kasus Waris antara Pewaris dan Ahli Waris yang memiliki agama berbeda serta akibat hukumnya di dalam kehidupan sehari- sehari terkait dengan Kewarisan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 menunjukkan bahwa hakim telah salah salam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim seharusnya dapat melihat bahwa kasus ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menghilangan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan lembaga yang mnegadili (choice of forum) bagi penyelesaian sengketa waris orang Islam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris. Mahkamah Agung menganggap bahwa selama masih anak kandung, maka perbedaan agama tidak menghalangi hubungan Mewaris tersebut. Hal ini bertentangan dengan isi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menyebabkan persamaan besaran Harta Warisan yang diterima Ahli Waris yang beragama Islam dan yang tidak, yang seharusnya memiliki perbedaan karena adanya penghalang hubungan saling mewaris antara Pewaris dan Ahli Waris yang berbeda agama tersebut. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah. Kata Kunci: Kewarisan, Beda Agama, Hukum Waris

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Intan M Kusumastuti
    Date Deposited: 26 Dec 2017 07:48
    Last Modified: 26 Dec 2017 07:48
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37962

    Actions (login required)

    View Item