BATAS PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG

tri baskoro, nanda (2017) BATAS PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG. Other thesis, sebelas maret university.

[img] PDF - Published Version
Download (311Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Nanda Tri Baskoro, S.351508027. 2017. Batas Penyesuaian Dengan Undang-Undang Yayasan Bagi Yayasan Yang Diakui Sebagai Badan Hukum Untuk Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Penelitian ini untuk mengetahui status Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan apakah PP nomor 2 tahun 2013 dapat mengubah batas akhir penyesuaian yang diatur dalam UU Yayasan. Peneltian ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik deskriptif, yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum dan teknik interprestasi, yaitu memberikan penjelasan mengenai teks Peraturan Perundang-Undangan, agar ruang lingkup kaidah dalam Peraturan Perundang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang telah melakukan penyesuaian sebelum 6 Oktober 2008 dan melaporkan kepada Menteri tetap diakui sebagai badan hukum meskipun tidak mempunyai Surat Keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri dan hanya menerima Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM yang mana Surat Pemberitahuan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri. Bahwa akibat hukum, dari Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 itu berarti melanggar hierarki Peraturan Perundang-undangan, dimana Peraturan yang lebih rendah tidak dibenarkan untuk mengubah, menafikkan, atau meniadakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Kepada pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap Pasal 71 UU Yayasan tersebut. Selain itu pemerintah dalam membuat revisi dari suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hirarki perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi pertentangan norma. Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Pengesahan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Taufik A
    Date Deposited: 25 Dec 2017 22:49
    Last Modified: 25 Dec 2017 22:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37952

    Actions (login required)

    View Item