PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2015/PN.SMG JUNCTO PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2015/PT.SMG JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2198K/PID.SUS/2015)

ANINDITA, TRIA (2017) PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2015/PN.SMG JUNCTO PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2015/PT.SMG JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2198K/PID.SUS/2015). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (912Kb)

    Abstract

    ABSTRAK TRIA ANINDITA. 2017. E0013399. PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2015/PN.SMG JUNCTO PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2015/PT.SMG JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2198K/PID.SUS/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menganalisis mengenai penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/PT.Smg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198K/Pid.Sus/2015 sudah tepat atau belum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/Pid.Sus/2015/PT.Smg tidak tepat karena memutus di luar pasal yang didakwakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2198K/Pid.Sus/2015 secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Kata kunci : penjatuhan pidana, ancaman minimum khusus, tindak pidana narkotika.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 18 Dec 2017 20:32
    Last Modified: 18 Dec 2017 20:32
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37601

    Actions (login required)

    View Item