Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dengan Pelaku Korporasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.BLS)

AYU FADLIKA, SYIFA (2017) Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dengan Pelaku Korporasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.BLS). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (292Kb)

    Abstract

    Syifa Ayu Fadlika, E0013388, 2017. PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DENGAN PELAKU KORPORASI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan keterangan ahli dalam pembuktian dakwaan tindak pidana pembakaran hutan dengan pelaku korporasi sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan mencari jawaban mengenai pertimbangan hakim dalam menilai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dengan pelaku korporasi ditinjau dari ketentuan KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Aadapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen/pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan deduktif silogisme menghubungkan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik konklusi. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa penggunaan keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yakni Pasal 184 ayat (1) huruf b Jo Pasal 186 KUHAP. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan keterangan para ahli oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhadap terdakwa PT. National Sago Prima telah sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Pembakaran Hutan, Korporasi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 18 Dec 2017 20:26
    Last Modified: 18 Dec 2017 20:26
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37599

    Actions (login required)

    View Item