PEMILIHAN JENIS KELAMIN (SEX SELECTION) PADA REPRODUKSI DENGAN BANTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIOMEDIS DAN HUKUM ISLAM

TIYAS BUDIYANTI, RANI (2017) PEMILIHAN JENIS KELAMIN (SEX SELECTION) PADA REPRODUKSI DENGAN BANTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIOMEDIS DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1046Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Rani Tiyas Budiyanti, S301502014, 2017, Pemilihan Jenis Kelamin ( Sex Selection) pada Reproduksi Dengan Bantuan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Etika Biomedis dan Hukum Islam. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pemilihan jenis kelamin anak dapat dilakukan dengan reproduksi bantuan. Metode yang digunakan yaitu pemisahan sperma (sperm sorting) atau dengan metode Pre Implantation Genetic Diagnosis (PGD). Indonesia melegalkan pemilihan jenis kelamin dengan menggunakan reproduksi bantuan untuk anak kedua dan selanjutnya yang diatur pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan tersebut tidak menjelaskan mengenai alasan medis dan non medis yang mendasari pemilihan jenis kelamin. Hal tersebut cukup meresahkan mengingat urgensi pemilihan jenis kelamin sebaiknya dilandaskan pada alasan medis dan bukan berdasarkan urutan anak. Selain itu, pemilihan jenis kelamin karena alasan non medis atau sosial tidak sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut yang menginginkan agar peraturan yang diterapkan dapat sejalan dengan norma, etika, dan agama yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali legalisasi pemilihan jenis kelamin di Indonesia dalam perspektif etika biomedis dan hukum Islam, melakukan perbandingan hukum di Indonesia, Inggris, dan Arab Saudi serta bertujuan untuk memperoleh model hukum pemilihan jenis kelamin yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan alternatif kebijakan mengenai hukum dan ekses negatif yang dapat muncul dari pemilihan jenis kelamin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konsep dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis riset dari pustaka dengan menggunakan logika deduksi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pemilihan jenis kelamin dengan reproduksi bantuan berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak sejalan dengan etika biomedis (bioetika) dalam pandangan prinsip dasar bioetika, teori hukum kodrat, dan panduan etika organisasi medis serta hukum Islam yaitu Al Quran, Hadist, dan ijma’ ulama yang memperbolehkan pemilihan jenis kelamin hanya untuk alasan medis yang serius. Pada perbandingan hukum, Indonesia memperbolehkan pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya, dengan metode yang digunakan adalah sperm sorting dan belum ada regulasi lanjutan mengenai penyelenggaraan pemilihan jenis kelamin. Inggris memperbolehkan pemilihan jenis kelamin untuk alasan medis serius, menggunakan metode PGD, dan dilakukan setelah mendapat lisensi dari HFEA. Arab Saudi memperbolehkan pemilihan jenis kelamin untuk alasan medis dengan menggunakan sperm sorting serta PGD setelah persetujuan panel. Pemilihan jenis kelamin dengan reproduksi bantuan di Indonesia sebaiknya dilakukan indikasi medis yang serius, dengan persetujuan panel, dan metode yang digunakan adalah sperm sorting dan PGD. Metode PGD sebaiknya lebih dikembangkan karena memiliki angka keberhasilan dan keamanan yang cukup besar. Peraturan lanjutan mengenai penyelenggaraan dan ekses negatif pemilihan jenis kelamin diperlukan sehingga pelaksanaan pemilihan jenis kelamin dapat sejalan dengan etika, agama, dan norma yang berlaku di Indonesia. Kata kunci : pemilihan jenis kelamin, reproduksi, etika biomedis, hukum Islam. ABSTRACT Rani Tiyas Budiyanti, S301502014, 2017, Sex Selection using Assisted Reproductive Technology based on Government Regulation No. 61, Article 44, 2014 on Reproductive Health : Biomedical Ethics and Islamic Law Perspective Thesis : Graduate Program, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Assisted Reproductive Technology (ART) is not only provides the opportunity infertile couple to get a child, but also allows to get child the desired sex. Sex selection using ART can be achieved by sperm sorting or using the Pre implantation Genetic Diagnosis (PGD) with the medical or non medical (social) reasons. Indonesia allows sex selection in ART for second child and so on without mentioning medical or non-medical reasons. This policy is regulated by Government Regulation No. 61, Article 44, 2014 on Reproductive Health. Sex selection for non-medical reason against with ethics and religion. It also contradictive with the purpose of government regulation. The aim of this research is to review sex selection regulation based on bioethics and Islamic law perspective, to compare the regulation of sex selection between Indonesia, Inggris, and Arab Saudi, and to obtain an appropriate regulatory model of sex selection in Indonesia.The benefit of this research is to provide feedback and alternative model regulation of sex selection in Indonesia. This research is the normative or doctrinal legal research and prescriptive research. The approach that used in this research are statue, comparative, and conceptual approach, using primary and secondary data source. The technique of data collection is library research techniques and be analyzed by using the deductive logic. According to this research sex selection in ART that is regulated by Government Regulation No. 61, Article 44, 2014 on Reproductive Health contradictive with bioethics based on a basic principle of bioethics, natural law, and ethics regulation of the medical organization. This regulation also contradictive with Islamic law based on Holy Quran, hadith, and ijma’ that banned sex selection with non medical reasons. Indonesia legalizes sex selection for second child and so on and regulate sperm sorting method. Inggris legalizes sex selection for medical reason, with the license of the HFEA, and regulate PGD method. Arab Saudi legalizes sex selection for medical reason, based on the panel, regulate sperm sorting and PGD method. Regulation of sex selection using ART should be used for medical reasons rather than non-medical reasons , using sperm separation method or PGD, and based on the panel discussion. Advanced regulations concerning sex selection are needed to prevent the negative effects that may not conflict with ethics, norm, and religion in Indonesia. Keyword: sex selection, ART, biomedical ethics, Islamic law

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 18 Dec 2017 19:49
    Last Modified: 18 Dec 2017 19:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37581

    Actions (login required)

    View Item