KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN KERETA API

PRAMODYA DWIPA, DIMAS (2017) KEBIJAKAN PT. KAI DAOP 7 STASIUN MADIUN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN KERETA API. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (845Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Dimas Pramodya Dwipayana. S3112002. 2017. Kebijakan PT. KAI Daop 7 Stasiun Madiun Dalam Penertiban Pedagang Asongan Guna Peningkatan Pelayanan Kereta Api. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apakah yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban pedagang asongan serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal yang termasuk dalam penelitian sosiologis empiris. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Lokasi penelitian ini adalah PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun atas pertimbangan bahwa lembaga ini sedang menangani penertiban pedagang asongan guna peningkatan pelayanan kereta api. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data interaktif (Interactive Model Of Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam penertiban Pedagang Asongan guna peningkatan pelayanan kereta api berdasarkan : Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 29 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum KA Menjadi Perusahaan Perseroan; Peraturan Presiden No 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; Pasal 2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Kedua adalah permasalahan yang dihadapi PT. KAI DAOP 7 Stasiun Madiun dalam Penertiban Pedagang Asongan serta solusinya, yaitu : munculnya rasa tidak puas dari pedagang asongan yang merasakan kehilangan mata pencaharian dan munculnya gejolak dari Pedagang Asongan dengan melakukan protes atau demo yang berdampak pada ketidaknyamanan penumpang Kereta Api. Untuk solusi yang dilakukan oleh pihak PT. KAI adalah dengan melakukan pendekatan persuasif, melakukan pembinaan-pembinaan sehingga timbul pengertian dari pihak Pedagang Asongan. Kata kunci: kebijakan penertiban, pedagang asongan, pelayanan kereta api.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 18 Dec 2017 16:40
    Last Modified: 18 Dec 2017 16:40
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37536

    Actions (login required)

    View Item