PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN PADA KEKERABATAN PATRILINEAL DI BANJAR PAKETAN, KELURAHAN PAKET AGUNG, SINGARAJA, BALI PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NO. 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010

WINARDI, MANGILIWATI (2017) PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN PADA KEKERABATAN PATRILINEAL DI BANJAR PAKETAN, KELURAHAN PAKET AGUNG, SINGARAJA, BALI PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NO. 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (2141Kb)

    Abstract

    ABSTRAK MANGILIWATI WINARDI. S351502042. PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN PADA KEKERABATAN PATRILINEAL DI BANJAR PAKETAN, KELURAHAN PAKET AGUNG, SINGARAJA, BALI PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010. PROGRAM KENOTARITAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010 merupakan perubahan Hukum Waris Adat Bali yang sebelumnya diatur dalam awig-awig dan untuk mengetahui dan menganalisa pembagian harta warisan bagi anak perempuan pada kekerabatan patrilineal di Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Singaraja, Bali Pasca Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Secara Konseptual/Teoritis Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali memiliki kekuatan mengikat, sebab: Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali merupakan Lembaga Resmi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dan adanya yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Bali yang intinya hal-hal yang mengenai adat diselesaikan oleh lembaga adat seperti Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), sebelumnya Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bali khususnya di Banjar Paketan. (2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) anak perempuan yang sudah menikah dan belum menikah mendapatkan warisan, akan tetapi di dalam prakteknya di masyarakat Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Singaraja Perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) tidak memperoleh waris dari keluarganya karena perempuan yang sudah kawin keluar (ninggal kedaton) maka sudah memutuskan hubungan kekeluargaannya dan masuk dalam keluarga suaminya kemudian menjadi tanggung jawab dari suaminya. Saran (1) Kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) disarankan agar lebih mensosialisasikan hasil keputusan, sehingga masyarakat dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan Majelis Utama Desa Pakraman. (2) Kepada Masyarakat adat Bali khususnya di Banjar Paketan disarankan agar menerima Keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman, yang bertujuan agar memperhitungkan kedudukan perempuan. Perlu adanya kesadaran terhadap sistem pewarisan sehingga tidak ada diskriminasi dalam hukum waris adat Bali terhadap perempuan. Kata Kunci: Hukum Waris, Patrilineal, Hukum Adat.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Magister
    Depositing User: Faricha Rizqi
    Date Deposited: 16 Dec 2017 13:56
    Last Modified: 16 Dec 2017 13:56
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37406

    Actions (login required)

    View Item