KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TAMTOMO, ADI TYAS (2017) KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1434Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Adi Tyas Tamtomo. 2017. E0013013. KOMPENSASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Korban tindak pidana pelanggaran HAM berat banyak yang menderita kerugian yang begitu besar baik materiil maupun immateriil maka sudah seharusnya negara bertangungjawab memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kompensasi pada korban. Kompensasi dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan pemberian kompensasi. Kelemahan tersebut menjadikan kompensasi sulit untuk dieksekusi sehingga selama ini korban pelanggaran HAM berat tidak pernah mendapatkan kompensasi. Kata kunci: Kompensasi, Korban Pelanggaran HAM berat

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 13 Dec 2017 07:28
    Last Modified: 13 Dec 2017 07:28
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37270

    Actions (login required)

    View Item