TINJAUAN YURIDIS SURAT KETERANGAN TANAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEPALA DESA ATAU LURAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA

A, RIKO WAHYU BIMA (2017) TINJAUAN YURIDIS SURAT KETERANGAN TANAH YANG DI KELUARKAN OLEH KEPALA DESA ATAU LURAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (291Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Riko Wahyu Bima Anggriawan. S351502045. TINJAUAN YURIDIS SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA ATAU LURAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA. 2017. Progam Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah sebagai dasar permohonan sertifikat hak atas tanah yang berasala dari tanah negara. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dijadikannya suatu syarat dalam pendaftaran permohonan hak atas tanah, sebagai bukti penguasaan tanah yang akan dimohonkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sifat penelitian ini preskriptif dengan analisa deduktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan pembahasan. Sesuai dengan penafsiran sistematis dan historis maka ditemukan bahwa sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, sebagai dasar permohonan hak atas tanah yang menjadi satu syarat wajib yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dikarenakan kepala desa atau lurah yang mengetahui secara jelas dan historis atas penguasaan tanah negara tersebut yang akan dimohonkan haknya. Saran untuk Lurah atau Kepala Desa untuk lebih teliti dalam pemberian Surat Keterangan Tanah(SKT) kepada yang benar-benar menguasai tanah tersebut dan untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang yang menerbitkan Surat Edaran No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat. Pada intinya menyederhanakan proses pendaftaran tanah yaitu dengan meniadakan SKT untuk sebaiknya tetap mewajibkan melampirkan SKT, sebagai bukti yang diketahui Lurah sehingga benar-benar yang berhak menguasai atas tanah tersebut. Kata kunci : Surat keterangan tanah,sertifikat tanah,tanah negara

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Gun Gun Gunawan
    Date Deposited: 12 Dec 2017 16:28
    Last Modified: 12 Dec 2017 16:28
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37189

    Actions (login required)

    View Item