Tindak Pidana Siber Dengan Modus Distributed Denial Of Service Attack For Bitcoin (DDos4Bc) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

PUTRI, RIZKA CAHAYA (2017) Tindak Pidana Siber Dengan Modus Distributed Denial Of Service Attack For Bitcoin (DDos4Bc) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (119Kb)

    Abstract

    Rizka Cahaya Putri. 2017. (E0013356). TINDAK PIDANA SIBER DENGAN MODUS DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK FOR BITCOIN (DDOS4BC) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum pidana di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana siber Distributed Denial of Service Attack for Bitcoin atau Ddos4Bc. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan Ddos4Bc dan regulasi mengenai penggunaan internet terhadap tindak pidana siber Ddos4Bc. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah studi pustaka (library research), dengan mencari buku-buku atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah Ddos4Bc, dan mengambil data dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa pertauran yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana siber Ddos4Bc yakni KUHP yang diatur dalam pasal 167 ayat (1) dan (2), pasal 368, pasal 406 dan pasal 480 KUHP. Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33, Undang-undang No 8 Tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu tindak pidana siber Ddos4Bc dapat dipertanggungjawabkan jika memenuhi semua unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana dari sisi perbuatan melawan hukum , mampu bertanggungjawab (keadaan dan kemampuan jiwanya), kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan tidak ada alasan pemaaf. Ddos4Bc dapat menganggu perekonomian Indonesia, karena sarana yang digunakan yakni Bitcoin bersifat anonim sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang. Sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong untuk pemerintah Indonesia melakukan regulasi penggunaan internet. Kata kunci: Tindak pidana siber, Bitcoin, Ddos4Bc

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 12 Dec 2017 07:26
    Last Modified: 12 Dec 2017 07:26
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37170

    Actions (login required)

    View Item