MEMBANGUN MODEL PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASAR ASAS PERADILAN YANG BAIK

NUGROHO, DEDY MUCHTI (2017) MEMBANGUN MODEL PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASAR ASAS PERADILAN YANG BAIK. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1246Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Dedy Muchti Nugroho. T311308003, 2017. Membangun Model Penemuan Hukum Oleh Hakim Peradilan Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik. Promotor : Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS., Co Promotor : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. Disertasi, Surakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Dasar pertimbangan hukum oleh hakim peradilan umum dalam melakukan penemuan hukum. (2) Tahap-tahap yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. (3) Model penemuan hukum oleh hakim peradilan umum yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu diperoleh melalui inventarisasi undang-undang, mengkaji literatur yang terkait dengan materi atau permasalahan serta putusan hakim, kemudian setelah terkumpul dianalisis melalui metode deduktif. Penelitian hukum non-doktrinal dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu diperoleh melalui metode wawancara dan pengamatan atau observasi, kemudian datanya dianalisis dengan metode induktif dengan model interaktif. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, pertama dasar pertimbangan hukum oleh hakim peradilan umum untuk melakukan penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata tidak selalu berdasarkan undang-undang dalam bentuk tertulis, dan undang-undang tidak dijadikan sebagai pedoman mutlak untuk penyelesaian perkara perdata. Dasar pertimbangan oleh hakim lebih didasarkan pada realita masyarakat. Kedua, tahap persidangan merupakan tahapan dalam proses penemuan hukum oleh hakim dalam melakukan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret. Hal ini dilakukan oleh hakim, karena undang-undang tidak lengkap, tidak sempurna, tidak atau kurang jelas dan tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan manusia dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang. Ketiga, membangun model penemuan hukum oleh hakim peradilan umum dalam mengadili perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik melalui dekonstruksi cara berpikir hakim yang selama ini masih bersikap pasif. Prinsip hakim aktif di dalam perkara perdata dimaksudkan untuk menjamin proses persidangan, meminimalisir terjadinya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menjamin agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat dilaksanakan (executable). Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan rekomendasi yaitu : (1) Mahkamah Agung perlu memasukkan unsur kualitas hakim melalui putusan berkualitas (landmark decision) dalam sistem promosi dan mutasi hakim. (2) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai induk dari badan peradilan menyusun petunjuk teknis melalui Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar setiap pertimbangan putusan hakim peradilan umum dalam menyelesaikan perkara perdata melalui tahap mengkonstatasi, mengkualifikasi, mengkonstitusi dan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit dan merumuskannya dalam format putusan. (3) Peningkatan judicial culture dimulai dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai role model bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. (4) Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun kerjasama efektif dengan perguruan tinggi melalui pembuatan jurnal ilmiah dan pertemuan-pertemuan ilmiah, termasuk lembaga pendidikan tinggi melalui fakultas hukum. Kata kunci : membangun model, penemuan hukum, hakim peradilan umum, perkara perdata, asas peradilan yang baik. ABSTRACT Dedy Muchti Nugroho. T311308003, 2017. DEVELOPING A FINDING LAW MODEL BY PUBLIC JUDICATURE JUDGE IN CIVIL CASE SETTLEMENT BASED ON THE GOOD JUDICATURE PRINCIPLE. Promotor : Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS., Co Promotor : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. Dissertation, Surakarta. Doctoral Degree of Law Faculty. Sebelas Maret University. This dissertation aims to find out and to analyze : (1) The rationale of public judicature judge in finding law, (2) The procedure the judge takes in settling the civil case, and (3) The finding-law model by public judicature judge expected to settle the civil case based on the good judicature principle. To achieve the objective, doctrinal and non-doctrinal law research type was used. Doctrinal law research was intended to obtain secondary data through inventorying law, studying literatures relevant to the material or problems and judge’s verdict, and then analyzing the collected data using deductive method. Non-doctrinal law research was conducted to obtain primary data through interview and observation, and then analyzing the collected data using inductive method with interactive model. Considering the data analysis, it could be concluded that, firstly, the public judicature judge’s rationale in finding the law in settling the civil case was not always based on the written law and the law was not made the absolute guidelines in settling the civil case. The judge’s rationale was based on more the society’s reality. Secondly, the trialing stage is the stage in the process of finding law by the judge in concretizing and individualizing the law and ordinance that was general to the concrete event. It was conducted by the judge because the law was incomplete, imperfect, unclear or less clear and not accommodating all of human need within the more complex and developing society. Thirdly, developing the finding law model by public judicature judge in settling civil case based on a good judicature principle through deconstructing the judge’s attitude and mindset that having passive attitude so far. The judge’s active principle in civic case was intended to ensure the trialing process, to minimize the unacceptable lawsuit (niet ontvankelijke verklaard) and to ensure that the verdict imposed by the judge was executable. Considering the result of research, the following recommendations can be given. (1) The Supreme Court should include the element of judge’s quality through landmark decision in the judge promotion and mutation system. (2) The Republic of Indonesia’s Supreme Court should serve as the main of judicature board to develop technical instruction through the Republic of Indonesia Supreme Court’s Circular and Regulation to make every rationale of the public judicature judge in settling civic case passing through establishing fact, qualifying, constituting and applying the law and ordinance in the concrete event and formulating it in the format of verdict. (3) The improvement of judicial culture should start from the Republic of Indonesia’s Supreme Court as role model for the courts below. (4) The Republic of Indonesia’s Supreme Court should establish an effective cooperation with college through establishing scientific journal and scientific meetings (forums) in faculty of law. Keywords: developing model, finding law, public judicature judge, civil case, good judicature principle.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pascasarjana > Doktor
    Pascasarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 11 Dec 2017 14:42
    Last Modified: 11 Dec 2017 14:42
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37045

    Actions (login required)

    View Item