PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016)

K, Febrian Indar S (2017) PENGGUNAAN HAK INISIATIF UNTUK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURAKARTA TAHUN 2016). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (926Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Surakarta Tahun 2016 untuk pembentukan peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul terkait dengan penggunaan hak inisiatif DPRD Tahun 2016 dalam pembentukan Peraturan Daerah dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di DPRD daerah Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatakan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tahun 2016 yang terlibat langsung dalam penggunaan hak iniatif serta kepala rapat dan perundang-undangan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu penggunaan hak inisiatif DPRD Kota Surakarta tahun 2016 dalam pembentukan peraturan daerah sudah sesuai berdasarakan peraturan yang berlaku, akan tetapi belum optimal karena dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya satu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari DPRD Kota Surakarta tahun 2016. Dalam pembentukan peraturan daerah hasil inisiatif DPRD Kota Surakarta masih dijumpai beberapa hambatan akan tetapi pada prinsipnya semua hambatan tersebut telah dapat teratasi. Kata Kunci: Hak Inisatif, Peraturan Daerah, DPRD

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Reni reni
    Date Deposited: 11 Dec 2017 11:22
    Last Modified: 11 Dec 2017 11:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/37007

    Actions (login required)

    View Item