PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO

UTAMI, AJENG TRI (2017) PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (440Kb)

    Abstract

    ABSTRAK AJENG TRI UTAMI, D1514004, PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 47 Halaman Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur perizinan pendirian dan pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo. Prosedur perizinan ini adalah tentang ketentuan OJK melalui POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM yang mewajibkan seluruh pihak yang akan mendirikan LKM maupun yang sudah berdiri namun belum berbadan hukum untuk segera dilakukan pengukuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis pengamatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif secara langsung dan tidak langsung yaitu memaparkan dan mendiskripsikan tentang Prosedur Perizinan Pendirian dan Pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang benar. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan dengan Kepala Bagian IKNB (Industri Keuangan Non-Bank), observasi, mengkaji dokumen dan arsip serta perekam. Hasil dari pengamatan yang dilakukan pada Kantor OJK Solo diperoleh hasil bahwa prosedur perizinan pendirian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu izin usaha LKM baru dengan setor modal tunai dan izin usaha LKM melaui pengukuhan dengan setor modal non tunai. Untuk melakukan perizinan pendirian terdapat tahapan yang harus dipenuhi sebagai syarat sah melakukan perizinan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: LKM yang akan mengajukan permohonan izin usaha baru (tunai) maupun melalui pengukuhan (nontunai) datang ke Kantor OJK setempat kemudian OJK akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen kemudian OJK melakukan analisis Laporan Keuangan (LK) dan persetujuan, jika semua dokumen telah benar dan sesuai dengan standar OJK maka LKM akan diberi Surat Keputusan (SK) Izin Usaha dari Dewan Komisioner OJK dan Pemda berkoordinasi dengan OJK melakukan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan (LK) kepada LKM agar LKM baru maupun LKM yang sudah dikukuhkan dapat melakukan kegiatan dengan baik. Permohonan perizinan yang dilakukan oleh LKM di wilayah Solo Raya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan persyaratan dokumen maupun dalam hal permodalan. Dalam pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur perizinan pendirian dan pengukuhan LKM di Kantor OJK Solo sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan persyaratan dokumen maupun dalam hal permodalan. Kata Kunci : LKM, Perizinan, Prosedur

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > D3 - Manajemen Administrasi
    Depositing User: Cantya Dyana Larasati
    Date Deposited: 07 Dec 2017 14:07
    Last Modified: 07 Dec 2017 14:07
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/36705

    Actions (login required)

    View Item