Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikasi Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia

Kurniawati, Fitriana (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indikasi Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (441Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, akuntabilitas dan transparansi dapat mempengaruhi korupsi APBD pada Kabupaten / Kota di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan BPK atas pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 sampai 2015 bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan yang ditengarai sebagai indikasi korupsi dengan jumlah kasus ketidakpatuhan sebanyak 15.919 dan jumlah indikasi korupsi sebesar Rp. 14,445 milyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan hypotheses testing dan analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 2.455 LKPD tahun 2011 – 2015 yang telah diaudit oleh BPK yang berasal dari 491 Kabupaten / Kota di Indonesia. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling dengan jumlah 2.094 LKPD yang berasal dari 480 Kabupaten / Kota di Indonesia. Indikasi korupsi diukur dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa saat ini pemerintah daerah perlu mereevaluasi pengelolaan keuangan untuk mengurangi penyimpangan yang sering terjadi dengan pendekatan bottom up dengan prinsip efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pengawasan internal dari pemerintah dan instansi terkait perlu dilakukan sebagai sarana preventif untuk mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi dengan mengembangkan sistem fraud control plan pada tiap pemerintah daerah. Kata Kunci : Akuntabilitas, Desentralisasi fiskal, Indikasi Korupsi, Kemandirian Daerah, Transparansi

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > HG Finance
    Divisions: Pascasarjana > Magister > Akuntansi - S2
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 17 Nov 2017 15:10
    Last Modified: 17 Nov 2017 15:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/36080

    Actions (login required)

    View Item