STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DENGAN BAIL REQUEST (ARTICLE 89-100, THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF JAPAN, ACT NO. 131 OF 1949 REVISED ACT NO. 36 OF 2006)

SUSANTI, YULIS WORO (2010) STUDI KOMPARASI HUKUM PENGATURAN PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT KUHAP DENGAN BAIL REQUEST (ARTICLE 89-100, THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF JAPAN, ACT NO. 131 OF 1949 REVISED ACT NO. 36 OF 2006). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1237Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan penangguhsan penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006) serta kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan menurut kuhap dengan bail request (article 89-100, the code of criminal procedure of japan, act no. 131 of 1949 revised act no. 36 of 2006). Penelitian ini merupakan penelitian normatif besifat preskriptif, menemukan hukum in concreto ada tidaknya persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kelemahan pengaturan penangguhan penahanan menurut KUHAP diperbandingkan dengan The Code of Criminal Procedure of Japan, Act no. 131 of 1949 Revised Act no. 36 of 2006. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan cyber media. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian memperbandingkan serta menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, persamaannya kesatu bahwa sama-sama mengatur mengenai pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Kedua bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Ketiga berakhirnya penangguhan karena adanya “wanprestasi“ dari tersangka. Berfungsi. Perbedaannya kesatu proses beracara pidana berbeda, kedua kewenangan yang memberikan penangguhan. Ketiga perbedaan jenis jaminan. Kelebihan penangguhan menurut KUHAP kesatu telah mengatur secara lengkap mengenai landasan yuridis penangguhan. Kelemahannya penangguhan penahanan dapat diproses ketika ada permohonan dari tersangka atau pihak ketiga. Kelebihan bail request dalam criminal procedure code of Japan berada pada kewenangan hakim yang yang bertindak sebagai investigating judge. Kelemahannya penangguhan penahanan baru dapat dilaksanakan ketika telah dibayar dengan lunas perikatan bail request yang diminta. Hal tersebut menjadi syarat mutlak bagi pembebasan tersangka atau terdakwa Kata kunci : komparasi hukum, penangguhan penahanan, bail request

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Q Science > Q Science (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Andika Setiawan
    Date Deposited: 14 Jul 2013 08:52
    Last Modified: 14 Jul 2013 08:52
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3607

    Actions (login required)

    View Item