AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION 2000 TERHADAP TAKHTA SUCI DAN PALESTINA

Eden, Advent (2017) AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND THE PALESTINE LIBERATION ORGANIZATION 2000 TERHADAP TAKHTA SUCI DAN PALESTINA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF
Download (959Kb)

    Abstract

    Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional dalam rangka mengakui Palestina sebagai entitas negara dalam hukum internasional dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan Basic Agreement Between The Holy See and The Palestine Liberation Organization 2000 terhadap Takhta Suci dan Palestina. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan studi dokumen (library research) yang selanjutnya dianalisis dengan logis, sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini ada dua poin, yaitu: pertama, kedudukan hukum Takhta Suci merupakan subjek hukum internasional dalam rangka mengakui Palestina sebagai entitas negara dalam hukum internasional berdasarkan hukum kebiasaan yang terjadi dan diakui oleh komunitas internasional dan negara-negara, sifat sui generis Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional oleh karena alasan historis di mana sudah melakukan hubungan diplomatik pada tahun 453 di akhir Konsili Kalsedon, dan peserta Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, Takhta Suci telah melakukan hubungan diplomatik hubungan ke luar negeri dalam ranah agama dan sosial. Kedua, akibat hukum dari pelaksanaan Basic Agreement between the Holy See and the Palestine Liberation Organization 2000 terhadap Takhta Suci dan Palestina munculnya Comprehensive Agreement between the State of Palestine and the Holy See 2015 yang membuat Takhta Suci menginginkan Otoritas Palestina memberikan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kaum awam Katolik, serta membantu pendirian gereja, baik secara hukum dan finansial, memberikan perlindungan untuk situs status quo dan Tempat-tempat Suci lain yang layak mendapat perlindungan secara khusus, serta memberikan status hukum otonom dan pembebasan pajak, dan pengakuan formal atas Otoritas Palestina sebagai sebuah negara oleh Takhta Suci.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Indrawan indra
    Date Deposited: 01 Nov 2017 13:34
    Last Modified: 01 Nov 2017 13:34
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35844

    Actions (login required)

    View Item