Pengungkapan Wajib Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Sudut Pandang Coercive Isomorphism (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Se- Jawa dan Bali Tahun 2015)

Putra, Luhur Budi Novanda (2017) Pengungkapan Wajib Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Sudut Pandang Coercive Isomorphism (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Se- Jawa dan Bali Tahun 2015). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (178Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (93Kb)

      Abstract

      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Pemerintah Daerah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran Pemerintah Daerah, tingkat ketergantungan finansial daerah, kewajiban daerah, proporsi partai oposisi, dan belanja modal daerah. Pengumpulan data menggunakan teknik judgment sampling pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LKPD tahun 2015 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Item yang digunakan untuk menilai tingkat pengungkapan wajib aset tetap mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap adalah kewajiban daerah dan belanja modal daerah. Variabel ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap. Variabel lain seperti tingkat ketergantungan finansial daerah dan proporsi partai oposisi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib aset tetap. This study aims to analyze the characteristics of local government that affect the level of mandatory disclosure of fixed assets in Local Government Financial Statements (LKPD) in 2015 on the Districts/Cities in Java and Bali. The variables tested in this study are the Local Government size, the level of local financial dependence, local liabilities, the proportion of opposition parties, and local capital expenditures. Data collection uses judgment sampling technique at districts/cities government in Java and Bali. The data used in this research is secondary data in the form of LKPD 2015 which has been audited by Supreme Audit Board (BPK) in 122 districts/cities in Java and Bali. The items used to assess the level of mandatory disclosure of fixed assets refer to Statement of Government Accounting Standards (PSAP) 07. This study uses multiple linear regression analysis to test the variables that affect the level of mandatory disclosure of fixed assets. The results showed that the independent variables with positive significantly effect toward the level of mandatory disclosure of fixed assets are local liabilities and local capital expenditures. Local Government size negative significantly affect the level of mandatory disclosure of fixed assets. Other variables such as the level of local financial dependence and the proportion of opposition parties have no significant effect on the level of mandatory disclosure of fixed assets.

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
      Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
      Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
      Depositing User: rifqi imaduddin
      Date Deposited: 27 Oct 2017 17:57
      Last Modified: 27 Oct 2017 17:57
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35666

      Actions (login required)

      View Item