Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/ Pid.Sus/2014)

GUMILANG P, ALFATH (2017) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/ Pid.Sus/2014). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1128Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Alfath Gumilang Priangga Jati. 2013. E0013034. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 787 K/ PID.SUS/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media. Hakim menggunakan prinsip vicarious liability, dengan menggunakan prinsip ini tanggungjawab yang ada pada Indar Atmanto selaku Direktur Utama juga menjadi tanggungjawab korporasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memiliki unsur mens rea, sehingga prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasikan alter ego yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 kepada korporasi. Korporasi dan direktur merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masing-masing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Faricha Rizqi
    Date Deposited: 27 Oct 2017 12:22
    Last Modified: 27 Oct 2017 12:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35631

    Actions (login required)

    View Item