KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA HIBAH DARI PARA PIHAK YANG BERAGAMA ISLAM

Utomo, Dwi (2017) KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA HIBAH DARI PARA PIHAK YANG BERAGAMA ISLAM. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1080Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (144Kb)

      Abstract

      ABSTRAK Dwi Utomo: S351508013. 2017. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENANGANI PERKARA HIBAH DARI PARA PIHAK YANG BERAGAMA ISLAM Tesis: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tujuan penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa hibah masyarakat muslim di Indonesia dan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor putusan 72/Pdt.G/2014/PN Skh Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan wawancara langsung terhadap narasumber dan data sekunder adalah dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian menyatakan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hibah dari para pihak yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 49 dan 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, orang yang telah mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri secara suka rela dianggap telah tunduk pada ketentuan hukum umum bukan hukum Islam, menurut hakim tersebut perkara hibah yang ditanganinya bukan mengenai proses pembagian hibah tetapi sengketa hak asal kepemilikan sehingga hakim tersebut menganggap hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Kata kunci : kewenangan Pengadilan Negeri, perkara hibah, pihak yang beragama Islam ABSTRACT Dwi Utomo: S351508013. 2017. AUTHORIZES the DISTRICT COURT to HANDLE MATTERS GRANT FROM the PARTIES a MUSLIM Thesis : Master of Notary Program, Faculty of Law Sebelas Maret University The purpose of this thesis research and writing is to know and analyze the authority of the District Court and the Court of religion in defending muslim community grant dispute Indonesia and authorities of the District Court and the Court of religion in resolving matters grant from the Muslim parties in the Sukoharjo district court verdict number 72/Pdt. G/2014/PN Skh Research methods used to achieve the purpose of this legal research using the method of approach to the juridical normative and empirical juridical approach. Data collection techniques used are primary data with live interview against the speaker and the secondary data is a document related to the issue by the author. Results of the study stated the District Court did not have authority in deciding matters grant from the Muslim parties in accordance with article 49 and 50 para 2 Act No.3 of 2006 about the religious courts. Sukoharjo District Court judge argued that the judge should not reject a matter, the person who has signed the suit to State Court deemed to have voluntarily subject to the provisions of the common law rather than Islamic law, according to the Justice of the matter not be handled grant process Division grants but disputes the right of ownership of the original so that the judges deem it becomes the absolute authority of the District Court. Keywords: authority of the District Court, the case shall grants, a Muslim party

      Item Type: Thesis (Masters)
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Pascasarjana > Magister
      Pascasarjana > Magister > Magister Kenotariatan
      Depositing User: rifqi imaduddin
      Date Deposited: 20 Oct 2017 15:59
      Last Modified: 20 Oct 2017 15:59
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/35302

      Actions (login required)

      View Item