PENOLAKAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI ANAK DI KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Rusharyati, Dwi (2017) PENOLAKAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI ANAK DI KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1158Kb)

    Abstract

    Dwi Rusharyati, S301502001, 2017, Penolakan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Anak Di Kabupaten karanganyar Dalam Perspektif Hukum . Tesis : Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penolakan imunisasi anak dan upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian adalah empiris. Bentuk penelitian adalah eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dengan teori sistem hukum dan teori penerapan hukum, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan imunisasi adalah : (a) Struktur hukumnya belum mampu melaksanakan aturan yang ada dalam hukum; (b) Norma atau aturan hukumnya belum dapat diterapkan sepenuhnya di masyarakat; (c) Sebagian masyarakat belum memahami hukum dan isi hukum sehingga masyarakat belum mengetahui manfaat dari hukum yang ada. Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan program imunisasi anak dapat diterima dengan baik oleh semua masyarakat di Kabupaten Karanganyar adalah : (a) struktur hukumnya harus dibenahi; (b) Adanya kebijakan publik yang lebih kontekstual dengan kondisi riil di lapangan atau masyarakat sehingga norma atau aturan hukumnya dapat diterapkan; (c) mensosialisasikan hukum positif dan isi hukum yang mengatur tentang program imunisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya. Adapun konsekuensi apabila sistem hukumnya tidak dibenahi, maka penolakan imunisasi anak akan tetap terjadi dan mungkin cenderung meningkat. Hak anak untuk mendapatkan imunisasi dan hak anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan belum terlindungi. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Anak, Program Imunisasi.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Arief Atmojo
    Date Deposited: 12 Oct 2017 21:38
    Last Modified: 12 Oct 2017 21:38
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34960

    Actions (login required)

    View Item