Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri

PUSPITASARI, NINDI (2017) Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (289Kb)

    Abstract

    ABSTRAK NINDI PUSPITASARI, D1514070, PROSEDUR PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) WONOGIRI, Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2017, 68 halaman. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 bersumber dari penghasilan yang berupa gaji, upah, honor, dan tunjangan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 disebut pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, sehingga dalam pelaporan harus benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) Wonogiri. Jenis pengamatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 di KP2KP Wonogiri dapat melalui berbagai cara yaitu penerimaan secara langsung, penerimaan melalui jasa kantor pos, dan melalui program Mobile Tax Unit (MTU) dengan prosedur penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 di KP2KP Wonogiri yang terdiri dari penerimaan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, penelitian dokumen, perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan pemberian Bukti Penerimaan Surat (BPS). Hambatan dalam penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21 di KP2KP adalah banyak Wajib Pajak yang masih salah dalam pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dan lampiran SPT Masa PPh Pasal 21 belum lengkap. Kata Kunci : Prosedur Penerimaan, SPT Masa, PPh Pasal 21, KP2KP.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > D3 - Manajemen Administrasi
    Depositing User: Noviana Eka
    Date Deposited: 10 Oct 2017 23:46
    Last Modified: 10 Oct 2017 23:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34770

    Actions (login required)

    View Item