Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Widanarko, Aris (2010) Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi Pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (680Kb)

    Abstract

    Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia yang cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan seharihari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah masyarakat akan penggunaan alat transportasi akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan di bidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang bekas kepada konsumen. Pada dasarnya dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak susah-susah untuk mengurus surat-surat kelengkapan atas kepemilikan kendaraan bermotor karena yang mengurusi adalah toko tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut. Apabila konsumen membeli kendaraan bermotor bekas (second), maka balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan diurus oleh konsumen itu sendiri. Namun demikian, dalam kenyataannya, banyak ditemui pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan antara lain karena dengan tidak melakukan balik nama, tidak ada denda atau sangsi apapun, dan juga tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus balik nama kendaraan bemotor di Samsat Kota Surakarta itu terlalu ribet ngurusnya, membutuhkan waktu lama untuk mengurusnya, dan harus membutuhkan biaya banyak untuk pembayaran BBN-KB. Selain itu, jika harus balik nama berarti harus mengeluarkan biaya serta akan berurusan dengan pihak pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh masyarakat Surakarta yang ditemui penulis yang mengemukakan: “Tidak balik nama kan nggak masalah, yang penting setiap tahun pajak kendaraan. Jadi kalau mau pajak saya tinggal pergi ke rumah pemilik motor saya yang lama untuk pinjam KTP nya buat pajak. Gitu dah beres, daripada harus balik nama kan harus keluar uang lagi dan belum lagi ribet ngurusnya.” (Wawancara, 07 Juli 2009) “Saya Sudah 3 kali menjual motor saya, tetapi sampai sekarang motor tersebut belum ada yang dibaliknamakan. Jadi kalau mau pajak ya pembeli motor saya itu datang kerumah saya untuk pinjam KTP saya. Entah karena sebab apa saya ya tidak tahu, saya sendiri juga belum pernah mengurus balik nama kendaraan sih.”(wawancara, 16 April 2009) Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurusi surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak Propinsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu BBN-KB I dan BBN-KB II. BBN-KB I adalah balik nama untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II adalah balik nama untuk kendaraan bekas (second). Dari tahun ke tahun jumlah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 13 Jul 2013 23:18
    Last Modified: 13 Jul 2013 23:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3473

    Actions (login required)

    View Item