Analisis Wewenang Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan

FOUZIAH, RESTI (2017) Analisis Wewenang Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (920Kb)

    Abstract

    Resti Fouziah. 2017. E0013333. ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui pengaturan penyelenggaraan PTN dan PTN BH diatur oleh beberapa produk hukum dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Rektor Universitas. Dan bagaimana hak konstitusional terpenuhi melalui otonomi akademik PTN BH Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilakukan wawancara untuk melengkapi informasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Pendidikan Tinggi sebagai pilar bangsa dan motor perubahan sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan Tinggi merupakan hak yang terjamin secara konstitusional sebagai citizen right dan human right. Perkembangan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengalami perubahan status dari waktu ke waktu. Mulai dari Satuan Kerja (PTN Satker) dan yang terakhir adalah Badan Hukum (PTN BH). Namun, hingga saat ini status PTN BH masih menimbulkan polemik pro dan kontra di dalam masyarakat. Secara normatif, penulis mengkaji regulasi yang relevan dengan pengaturan PTN BH dan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PTN BH. Kata Kunci : Hak Konstitusional, Pendidikan, Perguruan Tinggi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 29 Aug 2017 06:09
    Last Modified: 29 Aug 2017 06:09
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34248

    Actions (login required)

    View Item