PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

UTOMO, DWI SETYO BUDI (2017) PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (992Kb)

    Abstract

    ix Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Masalah yang dikaji bagaimana dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat dan bagaimana dalam perspektif upaya pemberantasan tindak pidana korusi di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pendekatan konsep, yaitu fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah di dasarkan pada faktor sosiologis / non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan kerugian negara yang ditimbulkan hanya sedikit. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 14a memang memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun bukan berarti pidana bersyarat serta merta hakim dapat menerapkannya. Terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana bersyarat yang dibarengi dengan pengenaan Pasal 18 ayat (3) dapat mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan keadilan bagi koruptor dengan kerugian negara yang sedikit namun bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan. Kata Kunci : Pidana – Bersyarat – Korupsi – Hakim

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Rea Aisha Champa
    Date Deposited: 22 Jul 2017 21:21
    Last Modified: 22 Jul 2017 21:21
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34037

    Actions (login required)

    View Item