PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)

K, ZARRA MONICA (2017) PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (886Kb)

    Abstract

    ZARRA MONICA KRISWIANSYAH. NIM. E0012416. 2016. PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang mengenai Perdagangan Orang pada putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 2044/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Jkt.Bar. Penelitian normatif yang bersifat perskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dengan unsur-unsur perdagangan orang. Kesesuaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan sanksi pidana kumulatif yakni pidana penjara (badan), pidana denda, dan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kata kunci: Perdagangan Orang, Pembuktian, Dakwaan Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 09 May 2017 15:17
    Last Modified: 09 May 2017 15:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33804

    Actions (login required)

    View Item