Politik Hukum Kejaksaan dalam Rangka Pemberdayaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh. Kejaksaan Republik Indonesia

Purwowikanto, Gani (2017) Politik Hukum Kejaksaan dalam Rangka Pemberdayaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh. Kejaksaan Republik Indonesia. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (804Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Gani Purwowikanto, S.5330809017, 2016, Politik Hukum Kejaksaan dalam Rangka Pemberdayaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh. Kejaksaan Republik Indonesia. Thesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini mengkaji .politik hukum kejaksaan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam peikara tindak pidana korupsi dan upaya kejaksaan memaksimalkan uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara serta pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya kejaksaan untuk pengembalian kerugian negara sebagai politik hukum keaksaan dilakukan melalui instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan dengan tuntutan pidana tambahan dan/atau uang pengganti, sedangkan instrumen perdata dilakukan melalui gugatan terhadap pelalcU tindak pidana korupsi; (2). Upaya Kejaksaan memaksimalkan uang pengganti sebagai bentuk nengembalian kerugian keuangan negara dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung S.E 003/JA/02/201 0 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai besar kecilnya tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana sesuai jumlah kerugian negara yang telah dibayar oleh terdakwa. Surat edaran ini senyatanya bukan atau tidak merupakan ultimum remidium bagi Kejaksaan dalam upaya untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dari tangan tersangka, terdakwa atau terpidana. Akan tetapi, sebagai instrument huk.um yang berlaku secara intemal di Kejaksaan; dan (3) Pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset pelaku tindak pidana, korupsi membutuhkan terobosan baru dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu dengan konsep perampasan asset. Konsep Perampasan Aset sebagaimana UNCAC 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, maka konsep itu dapat dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan merampas hasil kejahatan untuk kemudian menjadi milik negara. Implikasi dari penelitian ini adalah politik hukum kejaksaan dalam upaya pengembalian keuangan negara lebih difokuskan pada gugatan ganti rugi secara perdata yang belum banyak dilakukan dan Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pengembalian keuangan negara yang masih berupa konsep harus segera diundangkan. Kata Kunci: Politk Hukum, Kejaksaan, Pengembalian Aset.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Mujahidah Showafah
    Date Deposited: 08 May 2017 09:58
    Last Modified: 08 May 2017 09:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33757

    Actions (login required)

    View Item