TINJAUAN HAK TERPIDANA MATI MENGAJUKAN GRASI SETELAH MAHKAMAH AGUNG MEMPERTIMBANGKAN MENOLAK UPAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 45 PK/PID.SUS/2016)

Putri, Denna Yunita Karunia (2017) TINJAUAN HAK TERPIDANA MATI MENGAJUKAN GRASI SETELAH MAHKAMAH AGUNG MEMPERTIMBANGKAN MENOLAK UPAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 45 PK/PID.SUS/2016). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (913Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Denna Yunita Karunia Putri. E0013114. TINJAUAN HAK TERPIDANA MATI MENGAJUKAN GRASI SETELAH MAHKAMAH AGUNG MEMPERTIMBANGKAN MENOLAK UPAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 45 PK/PID.SUS/2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak Terpidana mati mengajukan Grasi ke Presiden setelah penolakan upaya Peninjauan Kembali dalam perkara Narkotika oleh Warga Negara Asing serta akibat hukum yang timbul atas pertimbangan penolakan Peninjauan Kembali Terpidana mati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus untuk mencari ratio decidendi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, cara pengumpulan adalah dengan studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak Terpidana mati mengajukan Grasi ke Presiden telah sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf c KUHAP jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, dibuktikan dengan fakta pengajuan Grasi Terpidana telah sesuai ketentuan terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 107/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa permohonan Grasi Terpidana dapat diajukan kapan saja tanpa dibatasi tenggang waktu yang bersifat prosedural. Akibat hukum yang timbul atas penolakan Peninjauan Kembali adalah karena alasan Peninjauan Kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP. Sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berkewenangan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali karena tidak membenarkan alasannya, dan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tetap berlaku, pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi hukuman pidana mati. Presiden memutuskan menolak permohonan Grasi Terpidana mati Gurdip Singh, dikarenakan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Grasi Terpidana. Akibat hukum yang timbul atas penolakan permohonan Grasi Terpidana oleh Presiden adalah dapat segera dilakukannya eksekusi hukuman mati terhadap Terpidana sesuai tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yakni dengan cara ditembak sampai mati. Kata Kunci: Hak Terpidana Mati, Grasi, Peninjauan Kembali, Narkotika.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 29 Apr 2017 23:52
    Last Modified: 29 Apr 2017 23:52
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33680

    Actions (login required)

    View Item