Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1722K/Pid.Sus/2017)

ANGGRAINI, ADELIA DWI (2017) Alasan Kasasi Penuntut Umum Keberatan Mengenai Pidana Uang Pengganti dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1722K/Pid.Sus/2017). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (659Kb)

    Abstract

    Adelia Dwi Anggraeni. 2017. E0013010. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEBERATAN MENGENAI PIDANA UANG PENGGANTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1722K/PID.SUS/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Kedua, pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai Pasal 256 KUHAP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1722K/Pid.Sus/2014, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum keberatan tidak diterapkan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut telah sesuai menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan membenarkan dan menyetujui materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti. Begitu pun pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh Drs. Budiono Iksan dan Herry Satmoko, S.Sos. telah sesuai menurut ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP, yaitu dengan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/Pid/2009/PT.SBY. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 279/Pid.B/2007/PN.Mlg. Mahkamah Agung juga telah mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang memperberat pidana bagi Para Terdakwa, yakni hukuman penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci: Alasan Kasasi, Korupsi, Pidana Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 - Manajemen Bisnis
    Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 29 Apr 2017 14:53
    Last Modified: 29 Apr 2017 14:53
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33671

    Actions (login required)

    View Item