PATOLOGI AKUNTABILITAS SOSIAL (STUDI KASUS DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA DAN KOTA MAGELANG)

Wahyunengsih, Rutiana Dwi (2017) PATOLOGI AKUNTABILITAS SOSIAL (STUDI KASUS DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH DI KOTA SURAKARTA DAN KOTA MAGELANG). PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (67Kb)

    Abstract

    Disertasi ini meneliti mengapa terjadi patologi akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran publik? Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa akuntabilitas sosial merepresentasikan praktik demokrasi untuk menghasilkan tata penganggaran publik lebih transparan, memberdayakan partisipasi, dan kontrol masyarakat sipil sehingga anggaran lebih pro rakyat dan mengurangi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terjadinya KKN di era penerapan mekanisme akuntabilitas sosial merefleksikan adanya gangguan (patologi) akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan terjadinya patologi akuntabilitas sosial tersebut. Pertanyaan penelitian dijawab melalui metode penelitian kualitatif jenis kasus jamak. Unit analisis adalah Kota Surakarta dan Kota Magelang dengan kajian kasus pada praktik forum akuntabilitas sosial dalam proses perencanaan penganggaran publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menemukan patologi yang mengganggu berfungsinya mekanisme akuntabilitas sosial sehingga kontra produktif bagi nilai demokrasi. Analisis data menjelaskan alasan patologi akuntabilitas sosial terjadi dalam kerangka kerjanya berbasis prinsip transparansi, partisipasi, dan kontrol publik. Hasil penelitian menemukan patologi akuntabilitas sosial terjadi karena paradoks demokrasi dan paradoks birokrasi menurunkan patologi pada interaksi antarelemen akuntabilitas sosial yang berlangsung dalam lingkungan budaya formalitas prosedural dan masyarakat sipil yang berorientasi komodifikasi. Pintu masuk patologi akuntabilitas sosial adalah melalui elemen akuntabilitas sosial berikut. (1) Supply side, yaitu peran pemerintah (dan politisi) sebagai accountor yang melakukan kooptasi, (2) demand side, yaitu peran masyarakat sipil sebagai accountee, terkooptasi dan melakukan komodifikasi forum, (3) kelembagaan forum warga yang terkooptasi dan dikomodifikasikan, serta (4) keterbukaan informasi yang bias dan dikomodifikasikan. Kesimpulannya adalah orientasi budaya formalitas prosedural dan budaya komodifikasi memicu terjadinya patologi akuntabilitas sosial penganggaran daerah, sehingga mekanisme akuntabilitas sosial yang diselenggarakan dalam format demokratis belum tentu menghasilkan nilai-nilai demokratisasi penganggaran yang lebih baik. Sebaliknya, justru menghasilkan akuntabilitas sosial semu yang cenderung melanggengkan kekuasaan elitis dan rawan melemahkan nilai-nilai demokrasi. Pada tataran teknis patologi akuntabilitas sosial berisiko menimbulkan misalokasi dan inefisiensi anggaran, kecemburuan, konflik, perpecahan antarkelompok, apatisme, turunnya kepercayaan masyarakat, politik uang, dan kesenjangan antarkelompok/antarwilayah. Saran penelitian lanjutan tentang perbaikan kualitas demokrasi dan birokrasi untuk mendorong perubahan paradigma dari akuntabilitas sebagai responsibilitas pada pemenuhan keinginan (accountability as responsiveness) kepada patron/klien/konstituen ke arah akuntabilitas sebagai kemampuan menjawab/menjelaskan (accountability as answerability) kepada publik. [Kata kunci: patologi, akuntabilitas sosial, perencanaan dan penganggaran publik]

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Doktor
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 18 Apr 2017 16:13
    Last Modified: 18 Apr 2017 16:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33576

    Actions (login required)

    View Item