TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS (KOMISARIS) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.

Muryanto, Yudho Taruno (2017) TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS (KOMISARIS) DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (68Kb)

    Abstract

    Salah satu permasalahan BUMD adalah berkaitan dengan peran dan tanggungjawab direksi dan dewan pengawas dalam pengelolaan BUMD. Kemandirian dan independensi dari pengurus BUMD diperlukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD. Konsep ideal pengelolaan BUMD adalah meningkatkan pendapatan asli daerah serta mampu memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada masyarakat secara umum. Dengan kata lain aspek bisnis dan aspek social dari tujuan didirikanya BUMD tercapai. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana tanggungjawab direksi dan dewan pengawas (komisaris) BUMD dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Apa problematika pengelolaan BUMD dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan Bagaimana tata kelola BUMD yang ideal dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris mengunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode penentuan sample menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Analisa data menggunakan metode interprestasiteks (hermenetik) dan logika induksi deduksi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh direksi maupun dewan pengawas (Komisaris) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Problematika BUMD dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara keseluruhan terdapat dua permasalahan utama pertama, yaitu adanya agency problem berkaitan dengan struktur dan pembagian peran antar organ BUMD. Kedua berkaitan dengan tata cara pengelolaan BUMD yang dipersamakan dengan pengelolaan sebuah unit atau badan di pemerintahan daerah (baik yang berkaitan dengan permasalahan perundang-undangan, intervensi, administrasi, dan birokrasi) dibandingkan dengan tata cara pengelolaan BUMD sebagai entitas bisnis murni. (3) Tata kelola BUMD yang ideal berdasarkan ciri dan karakteristik bentuk hukum BUMD maka idealnya untuk BUMD yang berbentuk perumda yang menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah merupakan bidang usaha yang berkaitan dengan pengelolaanair minum ( PDAM). Sedangkan untuk perseroda dikarenakan kepemilikan modalnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dan sebagai entitas bisnis yang terbuka (open invesment) idealnya bidang usaha yang dijalankan adalah yang berkiatan dengan aneka usaha dan bidang perbankan (non pengelolaan air minum/PDAM). [Kata Kunci: Tanggung jawab, Badan Usaha Milik Daerah, tata kelola perusahaan yang baik]

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Doktor
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 18 Apr 2017 16:04
    Last Modified: 18 Apr 2017 16:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33573

    Actions (login required)

    View Item