IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA KEMANUSIAAN INDONESIA DANA KEMANUSIAAN DHU’AFA ( LKI –DKD ) MAGELANG

GHOFUR, ABDUL (2010) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA KEMANUSIAAN INDONESIA DANA KEMANUSIAAN DHU’AFA ( LKI –DKD ) MAGELANG. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (561Kb)

    Abstract

    ABDUL GHOFUR. 2010. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA KEMANUSIAAN INDONESIA DANA KEMANUSIAAN DHUAFA (LKI-DKD) MAGELANG. Ekonomi Syariah.Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Zakat merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang Islam yang memiliki harta atau kekayaan sampai sebatas nishob (batas minimal harta kena wajib zakat). Sebagai salah satu sumber ekonomi pokok dalam ajaran Islam, zakat sangat potensial dan merupakan cermin dari ketaatan seorang muslim kepada ajaran agamanya, juga merupakan wujud filantropi muslim dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan zakat yang transparan, profesional, amanah dan bertanggung jawab. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor D-291 Tahun 2000. Dalam masa usia sepuluh tahun undang-undang tersebut, telah banyak lembaga pengelola zakat yang menjadikannya sebagai payung hukum maupun pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu lembaga pengelola zakat tersebut adalah Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa ( LKI-DKD ) Magelang. LKI-DKD Magelang dalam operasionalnya telah berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di wilayah Kota Magelang, namun dirasakan belum optimal. Hanya sekitar 10 % saja dana zakat yang berhasil dihimpun dari potensi zakat masyarakat Kota Magelang yang berjumlah sekitar Rp. 9 milyar. Kenyataan ini cukup memprihatinkan karena masih jauh dari yang diharapkan. Peneliti berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut belum optimal dengan pendekatan sosiologis non doktrinal melalui analisis teori bekerjanya hukumSoerjono Soekanto. Dari faktor hukum, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak memiliki daya paksa/ ijbari kepada muzakki yang melalaikan kewajibannya membayar zakat. Dari faktor penegak hukum, hanya LKI-DKD Magelang yang beroperasi secara nyata, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah yang merupakan lembaga bentukan pemerintah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun demikian LKI-DKD Magelang belum memiliki legalitas hukum yang kuat berupa pengukuhan dari pemerintah. Dari faktor sarana dan fasilitas, LKI-DKD Magelang telah memiliki gedung yang cukup representatif, namun masih kekurangan jumlah personil fundraising (penghimpunan dana) yang hanya berjumlah 2 orang. Dari faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang dalam hal zakat dinilai masih cukup rendah, dan dari faktor budaya, meskipun masyarakat muslim di Kota 13 Magelang menempati jumlah terbanyak, namun belum mencerminkan budaya muslim yang taat pada hukumzakat. Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Implementasi, Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa Magelang.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Users 849 not found.
    Date Deposited: 13 Jul 2013 21:20
    Last Modified: 13 Jul 2013 21:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3357

    Actions (login required)

    View Item