PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI BAGI KEGIATAN USAHA WAJIB IZIN LINGKUNGAN DI KOTA SURAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

KHARISMA, SARTIKA BANI (2017) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI BAGI KEGIATAN USAHA WAJIB IZIN LINGKUNGAN DI KOTA SURAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (335Kb)

    Abstract

    Sartika bani kharisma. S311508013. Penegakan hukum administrasi bagi kegiatan usaha wajib izin lingkungan di Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Tesis: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi bagi kegiatan usaha wajib izin lingkungan di Kota Surakarta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 UUPPLH, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian penulis ingin mengetahui hambatan dalam penegakan sanksi administrasi bagi pelaku usaha kegiatan yang diberikan oleh pemerintah seperti sistem perizinan dan juga keputusan individual (memberi izin atau tidak) dan memberikan solusi baik dari aparatur penegak hukum maupun masyarakatanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penelitian lapangan dilakukan di Kota Surakarta dengan lokasi penelitian di BLH Kota Surakarta dan kegiatan usaha bulu ayam daerah Pucang Sawit. Kemudian data sekunder menggunakan studi kepustakaan dengan metode dokumentasi yaitu dengan merujuk bahan yang didokumentasikan, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengamati fakta di lapangan dan digabung dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif sehingga memperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan atas kepemilikan dokumen izin lingkungan bagi pelaku usaha di Kota Surakarta masih rendah. Sejak tahun 2012-2016 terdapat 769 kegiatan usaha memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan 11 kegiatan usaha memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dari data yang ada diperoleh setidaknya terdapat 780 kegiatan usaha memiliki izin lingkungan namun hanya terdapat 20 kegiatan usaha memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hambatannya yaitu lemahnya sistem administrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terkait penerbitan izin lingkungan, kurangnya sosialisasi pemerintah dengan pelaku usaha untuk mendaftarkan setiap kegiatan usahanya, kurangnya sumber daya manusiayang cukup untuk menyelesaikan beberapa tugas yang terima Badan Lingkungan Hidup.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Cantya Dyana Larasati
    Date Deposited: 11 Apr 2017 14:04
    Last Modified: 11 Apr 2017 14:04
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33463

    Actions (login required)

    View Item