PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141/ PDT G/ 2010/ PN Ska

Shahnaz, Izza Aulia (2017) PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141/ PDT G/ 2010/ PN Ska. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (857Kb)

    Abstract

    IZZA AULIA SHAHNAZ. E0013235. 2017. PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta serta sanksi yang dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Advokat Heru S. Notonegoro dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan untuk melakukan pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat digolongkan menjadi tiga hal menurut teori Legal System dari Friedman, dilihat dari struktur Hukumnya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang kurang cermat dan jelas dalam menjatuhkan putusan, sehingga menimbulkan penafsiran, kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu Putusan No. 141/Pdt G/ 2010/ PN Ska yang amar putusannya menimbulkan penafsiran menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan dan yang terakhir yaitu budaya hukum, Kasus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta mencerminkan bahwa budaya hukum dari Organ Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak taat produk hukum, terbukti terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan dalam mengartikan Putusan No. 141/G Pdt. 2010/ PN Ska, selain Organ Yayasan, Persatuan Masyarakat Surakarta yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta juga tidak taat hukum karena tidak mau mengembalikan secara sukarela Aset Yayasan. Sanksi yang dapat diterapkan untuk Organ Yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar adalah Pasal 70 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain menerapkan sanksi pidana juga menerapkan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dengan petitum Putusan Serta Merta dan Sita Jaminan. Kata Kunci : Pemberesan, Harta Kekayaan, Yayasan, Pengadilan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Pratama Wisnu
    Date Deposited: 07 Apr 2017 11:23
    Last Modified: 07 Apr 2017 11:23
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33390

    Actions (login required)

    View Item