EFEKTIVITAS PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MADIUN

SANJAYA, ERYK (2017) EFEKTIVITAS PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MADIUN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1266Kb)

    Abstract

    Abstrak Eryk Sanjaya, S 310409013. 2016. Efektivitas Pengangkatan Sekretaris Desa Berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Madiun Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang efektivitas pengangkatan sekretaris desa menurut Undang-undang 6 tahun 2014 di Kabupaten Madiun guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal dan apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian evaluatif sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tentang kebijakan Pemerintah. Mengingat arti penting sekretaris desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka seorang sekretaris desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai dan didukung dengan pengalaman dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, agar pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (2) tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil telah dapat memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negara Indonesia. Mendasar pada Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 49 ayat (2) yang berbunyi perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dengan demikian diperlukan adanya suatu tatanan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa khususnya dalam pengangkatan sekretaris desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori dari Freidman, maka diketahui bahwa Pengangkatan sekretaris desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Madiun tidak dapat dilaksanakan karena belum ada regulasi yang mengatur lebih tehnis tentang pengangkatan sekretaris desa non Pegawai Negeri Sipil, disamping juga itu belum ada regulasi yang mengatur tentang penempatan sekretaris desa Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga sekretaris desa Pegawai Negeri Sipil masih melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa. Kata kunci : Pengangkatan Sekretaris Desa

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Sofi Wildan
    Date Deposited: 06 Apr 2017 17:17
    Last Modified: 06 Apr 2017 17:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33350

    Actions (login required)

    View Item