POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN

NAJICHA, FATMA ULFATUN (2017) POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1259Kb)

    Abstract

    Fatma Ulfatun Najicha, S311508007. Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Politik hukum penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun pengaturan pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan yang menghasilkan ketidakadilan. Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung kelestarian alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakan pemerintah, dimana disatu sisi berupaya untuk melindungi kawasan hutan dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang diatas dalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan. Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Cantya Dyana Larasati
    Date Deposited: 06 Apr 2017 16:49
    Last Modified: 06 Apr 2017 16:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/33339

    Actions (login required)

    View Item