HUBUNGAN PROJECT ATTRIBUTES, ENTREPRENEUR ATTRIBUTES, DAN RELIGIOUS CONSIDERATIONS DENGAN PROFIT SHARING PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA

ASHARI, ACHMAD FAUZAN (2010) HUBUNGAN PROJECT ATTRIBUTES, ENTREPRENEUR ATTRIBUTES, DAN RELIGIOUS CONSIDERATIONS DENGAN PROFIT SHARING PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img] PDF - Published Version
Download (454Kb)

    Abstract

    Awal mula berdirinya lembaga keuangan syariah didunia ditandai dengan adanya gerakan lembaga keuangan islam modern, yang dimulai dengan didirikannya sebuah local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Beberapa tahun kemudian ditutup karena masalah manajemen. Bank lokal inilah yang mengilhami diadakannya konferensi ekonomi islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian, lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembagalembaga keuangan islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia. Di negara Indonesia, upaya intensif pendirian bank syariah dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen). Hal tersebut membuat para ulama melakukan xvi lokakarya yang menghasilkan rekomendasi mengenai bunga bank. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 tersebut, kemudian diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan. Dampak dari adanya undang-undang tersebut maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bank umum islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bisa dikatakan menakjubkan. Sebelum krisis 1998, memang baru terdapat 1 bank umum syariah dan 78 BPRS di Indonesia. Namun setelah krisis, dimana terjadi resesi ekonomi dan kelesuan perusahaan perbankan, pemerintah terpaksa melikuidasi 16 bank, membekukan 10 bank dan menutup 38 bank pada Maret 1999. Di sisi lain, perbankan syariah malah mengalami peningkatan. Tercatat antara tahun 1998 – 2001, institusi perbankan syariah bertambah menjadi 2 bank umum dan 81 BPRS. Aset Perbankan sebesar Rp. 479 Milyar pada tahun 1998 melejit tinggi menjadi Rp. 2.718 Trilyun pada 2001 dan meningkat lagi pada September 2002, yakni menjadi sebesar Rp. 3,7 Trilyun. Pada januari 2010, berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, perbankan xvii syariah mempunyai jumlah bank : 6 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, dan 140 BPRS. Sedangkan total aset meningkat hingga 67,436 Trilyun. Berdasarkan dari data-data statistik perbankan syariah diatas, untuk ukuran negara Indonesia, meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah sangat memungkinkan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia disebabkan salah satunya karena layanan produk-produk perbankan syariah yang cukup variatif. Produk perbankan syariah terdiri dari tabungan, deposito, jasa, dan pembiayaan. Fokus yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai produk pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah, khususnya pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil atau profit sharing. Produk pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan prinsipnya terdiri prinsip bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah), prinsip sewa (Ijarah), dan prinsip jual beli (Murabahah, Istishna’, dan Salam). Dalam data statistik Bank Indonesia, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil masih kecil kalau dilihat dalam komposisi pembiayaan secara keseluruhan. Pembiayaan yang dimaksud adalah Pembiayaan Mudharabah (20,50%) dan Pembiayaan Musyarakah (15,35%). Sedangkan untuk pembiayaan diluar itu, khususnya Piutang Murabahah, mengambil porsi yang cukup besar (59,73%). Berarti pembiayaan yang berdasarkan sistem bagi hasil , yang menjadi produk unggulan dan selalu ada, relatif sedikit dibanding produk yang lain, yang berdasarkan prinsip jual beli yang menghasilkan revenue sharing. Padahal pembiayaan berdasarkan prinsip profit sharing merupakan ciri khas perbankan syariah. xviii Dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga atau sistem bunga berbunga (untuk keterlambatan pengembalian pinjaman di bank konvensional). Sistem bunga yang selama ini diterapkan sudah membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab resesi ekonomi Indonesia tahun 1998 yang semakin memburuk. Sistem bunga menyebabkan terjadinya negative spread di perbankan konvensional, sehingga likuiditas bank terancam. Negative spread mencerminkan besaran bunga tabungan (dalam penghimpunan dana) lebih besar daripada bunga pinjaman (dalam penyaluran dana) dalam perbankan konvensional. Dampak terburuk lainnya adalah adanya dana BLBI yang bermulanya dengan banyaknya bank konvensional yang mengharap bantuan pemerintah melalui Bank Indonesia dan akhirnya menjadi celah bagi para koruptor. Sistem ekonomi yang ditawarkan dalam ekonomi islam salah satunya menganut nilai keadilan. Dalam perbankan syariah terdapat adanya sistem bagi hasil, yang lebih dikenal dengan profit sharing. Sistem ini berlaku untuk nasabah dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran dana atau pembiayaan. Bagi masyarakat umum, masih sedikit yang mengenal profit sharing, khususnya untuk yang besarannya tidak sama untuk satu nasabah dengan nasabah lainnya, seperti profit sharing dalam pembiayaan. Tingkat profit sharing yang diberikan bank syariah kepada nasabah peminjam, atau dalam istilah lain mudharib, ditentukan oleh banyak faktor, khususnya untuk pembiayaan mudharabah. Dalam Zubair (2007), penentuan profit sharing ditentukan dengan jumlah modal yang diberikan dibagi keseluruhan xix total modal yang dibutuhkan untuk suatu usaha. Untuk pembiayaan mudharabah, penghitungan profit sharing tidak sama dengan jumlah modal yang diberikan dibagi keseluruhan total modal yang dibutuhkan untuk suatu usaha. Sehingga bank syariah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan profit sharing, selain dari jumlah proporsi modal. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan memberikan dana 100 % yang dibutuhkan oleh pihak entrepreneur atau peminjam dana untuk suatu usaha. Dalam aturan yang sudah ada, pihak bank tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan yang akan diambil dalam usaha ini. Jadi keuntungan atau kerugian usaha ini sangat tergantung oleh pihak entrepreneur atau peminjam dana. Dalam penentuan besaran profit sharing yang diberikan ke pihak entrepreneur atau peminjam dana tidak hanya berhubungan dengan modal. Akan tetapi beberapa hal di luar itu. Pihak bank sebagai pemberi dana memerlukan kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan mudharabah kepada sebuah usaha. Penelitian yang dilakukan Khalil, Collin, dan Viktor (2004), ada beberapa faktor yang digunakan bank untuk menilai suatu usaha yang layak untuk dibiayai. Beberapa faktor tersebut dikelompokkan dalam tiga hal yaitu Project Attributes, Entrepreneur Attributes, dan Religious Considerations. Ketiga hal tersebut merupakan factor penting yang digunakan bank untuk menerima atau menolak suatu proposal usaha. Yang dilanjutkan proses penentuan besaran profit sharing untuk masing-masing, setelah usaha tersebut dinilai xx layak atau diterima. Proses penentuan besaran profit sharing pembiayaan biasanya ditentukan atas dasar jumlah modal disetor, akan tetapi dalam kenyataannya besaran tidak sesuai dengan jumlah modal disetor serta besaran profit sharing bervariasi antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Hal itu terjadi dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan dari pihak bank syariah untuk menentukan besaran profit sharing pembiayaan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
    Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
    Depositing User: Users 849 not found.
    Date Deposited: 13 Jul 2013 20:22
    Last Modified: 13 Jul 2013 20:22
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3307

    Actions (login required)

    View Item