PEMBATASAN JUMLAH CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

WIDADA, (2017) PEMBATASAN JUMLAH CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (398Kb)

    Abstract

    ABSTRAK WIDADA, S 310409028. 2016. Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah propinsi dimana daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, sedangkan kabupaten kota terbagi lagi atas desa dan kelurahan. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperkokoh posisi desa di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Pada pelaksanaan pilkades serentak yang telah terlaksana di Kabupaten Madiun masih banyak mengalami permasalahan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat di desa maupun oleh para calon kepala desa. Berkaitan dengan hak memilih dan dipilih dalam Hak Asasi Manusia jika dikaitkan dengan pemilihan kepala desa maka ketentuan yang ada pada pasal 41 ayat ( 3 ) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 seharusnya penetapannya tidak dibatasi hanya pada maksimal 5 ( lima ) calon. Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal. Bentuk penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan undang – undang dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori dari Weber, maka dapat diketahui bahwa alasan pembatasan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak secara rasionalitas formal dimana kepentingan pemerintah menjadi sentral dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dipertimbangkan secara sistematis dan tindakan yang dilakukan pemerintah seefisien mungkin. Hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan pembatasan mengenai calon kepala desa dalam proses pemilihan kepala desa serentak. Oleh karena itu hendaknya pemerintah tetap memperbolehkan siapapun menjadi calon kepala desa selama dikehendaki masyarakat dan memenuhi syarat maupun kriteria yang telah ditentukan. Dalam pembuatan peraturan perundang – undangan hendaknya pemerintah pusat selalu mengadakan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengaturan mengenai desa dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten dengan metode sampling wilayah. Kata kunci : Pembatasan Calon Kepala Desa, Hak Asasi Manusia, Pemilihan Kepala Desa.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Rina Dwi Setianingrum
    Date Deposited: 31 Mar 2017 10:39
    Last Modified: 31 Mar 2017 10:39
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32926

    Actions (login required)

    View Item