KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT (Studi Kasus Desa Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora)

NURRAHMA, RIZKY WINDA (2017) KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT (Studi Kasus Desa Bogem Kecamatan Japah Kabupaten Blora). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (422Kb)

    Abstract

    Rizky Winda Nurrahma, E0012339, 2016, KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT.(Studi Kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government (studi kasus Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bersifat empiris.Data diperoleh berdasarkan penelitian di Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Penelitian dilakukan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan data sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan mengenai beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui berbagai hambatan. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa, Good Government.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Cantya Dyana Larasati
    Date Deposited: 30 Mar 2017 00:13
    Last Modified: 30 Mar 2017 00:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32807

    Actions (login required)

    View Item