akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan

PARAMITA, ERDHYAN (2017) akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (631Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Erdhyan Paramita. S.351502015. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAKDISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN. 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak ketiga tentang perjanjian perkawinan yang tidak disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penilian adalah preskriptif, bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan pendekatak Undang-Undang, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan metode penafsiran. Dari hasil penelitian ini disimpulkan keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah untuk mencatatkan di dalam Akta Perkawinan. Pegesahan adalah untuk melegalkan suatu perjanjian sedangkan pencatatan hanya untuk memenuhi asas plubisitas perjanjian. Sesuai ketentuan pasal 12 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk dapat dicatatkan di dalam akta perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu tetap mengikat pihak suami istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Kepada pembentuk Undang-Undang seharusnya di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang tertuang di dalam pasal 29 ayat 1 mengenai pengesahan perjanjian perkawinan harus di berikan penjelasan lebih rinci mengenai makna pengesahan yang termuat di dalam pasal tersebut yaitu untuk mendapat kepastian hukum. Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum ABSTRACT Erdhyan Paramita. S.351502015. THE CONSEQUENCES OF NUPTIAL AGREEMENT WHICH IS NOT LEGALIZED BY THE MARRIAGE REGISTRAR. 2017. Program of Notary, Law Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta This research aims to know and analyze the validity of the nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar and to analyze the legal consequences for the couple and the third party regarding the unlegalized nuptial agreement. This research is a legal normative research. The characteristics of the assessment is prescriptive. The legal materials include the primary law and the secondary law, using the approach of Act. The method of the data collection used in this research is the technique of library research, and the method of the data analysis used the method of interpretation. From the results of this research, it was concluded that the validity of the nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar based on the stipulation of article 29 verse (1) of Act Number 1 of 1974 regarding Marriage is that the legalization conducted by the marriage registrar is to register the marriage on the Marriage Certificate. Legalization is to legalize an agreement, meanwhile registration is only for fulfilling the principle of agreement publicity. In accordance with the article 12 point (h) of the Government Regulation Number 9 of 1975 regarding the Implementation of Act Number 1 of 1974 regarding the Marriage, a nuptial agreement which is legalized by the marriage registrar is to be registered on the Marriage Certificate. A nuptial agreement which is not legalized by the marriage registrar keeps binding the couple parties. It is in accordance with Article 1338 of Civil Code which mentions that all agreements made legally function as an act for those who make them, meanwhile, for the third party, if the nuptial agreement is not legalized, the legal consequnces of the nuptial agreement has no a legal force that binds the third party. For the lawmaker, in the revision of Act Number 1 of 1974 regarding Marriage which is contained on article 29 verse 1 regarding the legalization of the nuptial agreement, it should be giveb a detailed explanation about the meaning of legalization contained in the article that is to obtain a legal certainty. Keywords: Marriage, Nuptial Agreement, Legal Consequences

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Sofi Wildan
    Date Deposited: 27 Mar 2017 20:07
    Last Modified: 27 Mar 2017 20:07
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32669

    Actions (login required)

    View Item