Politik Hukum Kedaulatan Pangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 Tentang Pemuliaan Benih Tanaman

PAJRIN, RANI (2017) Politik Hukum Kedaulatan Pangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 Tentang Pemuliaan Benih Tanaman. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (358Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Di Indonesia konsep revolusi hijau diformulasikan dengan Panca Usaha Tani dimana konsep tersebut adalah Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul;Pemupukan yang teratur; Pengairan yang cukup; Pemberantasan hama secara intensif; danTeknik penanaman yang lebih teratur. Konsep ini merupakan pintu masuk industri perbenihan di Indonesia tumbuh subur. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mewajibkan adanya uji multilokasi di 5 provinsi dan masing-masing provinsi di 5 kabupaten. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi para petani rentan untuk dikriminalisasikan serta digugat di pengadilan.Kedaulatan Pangan dapat tercapai apabila kedaulatan benih dapat diwujudkan. Program Kedaulatan Pangan sendiri menjadi salah satu Nawacita (sembilan cita-cita) politik Presiden Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Analisis Perlindungan Hukum bagi Petani Pemulian Benih Tanaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/ 2012? Bagaimana Politik Hukum Pembenihan Pasca Putusan MK Nomor 99/PUU-X/ 2012 tentang Pemuliaan Benih Tanaman didalam mewujudkan Kedaulatan Pangan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hal ini dikarenakan penelitian ini mengkaji secara yuridis mengenai Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 Tentang Pemuliaan Benih Tanaman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 Tentang Pemuliaan Benih Tanaman telah memberikan perlindungan terhadap petani kecil yang melakukan pemuliaan benih tanaman guna kepentingan komunitasnya tanpa harus melakukan uji multi lokasi terlebih dahulu. Kedua, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Ketiga, Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Politik Hukum Kedaulatan Pangan belum sepenuhnya terwujud baik pada sektor regulasi undang-undang maupun kebijakan teknis dibawahnya. Hasil Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman belum menjamin terwujudnya Kedaulatan Benih ditingkat petani. Industri benih tanaman di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan benih terlebih oleh perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing). Pada sisi regulasi Isu Kedaulatan Pangan masih pada tataran rencana revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi undang-undang Kedaulatan Pangan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 serta masuk dalam PROLEGNAS prioritas. Kata Kunci : Politik, Hukum, Kedaulatan, Benih, Pangan

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 25 Mar 2017 10:32
    Last Modified: 25 Mar 2017 10:32
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32386

    Actions (login required)

    View Item