Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perindustrian Memproduksi Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

WURYANTI, WURYANTI (2017) Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perindustrian Memproduksi Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (154Kb)

    Abstract

    Tulisan ini mengkaji apa kebijakan kriminal yang dipilih pada setiap tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perindustrian memproduksi barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia wajib dan bagaimana efisiensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perindustrian dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisiplin dengan asumsi (paradigma) penelitian hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan/norma tetapi juga sebagai nilai yang mengandung kalkulasi ekonomi. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian evaluative. Pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data bahan pustaka di bidang hukum yakni bahan hukum primair, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan studi dokumentasi. Teknik pengolaan data dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib di tingkat penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh PPNS, Penyidik Polri, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI sebagai kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) serta di tingkat kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, tidak ditemukan adanya kebijakan kriminal khusus/ internal, sehingga menjadi tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi era globalisasi yaitu dengan penguatan daya saing ekonomi, program aku cinta Indonesia, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perbaikan infrastruktur, pengkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi kelembagaan dan pemerintah. Terjadi benturan kepentingan hukum dan pelaku UMKM ditengah upaya pemerintah menghadapi pasar bebas, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib terhadap pelaku UMKM apabila dilihat dari kacamata teory analisis economic of law belum efisien untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Luthfi Syam
    Date Deposited: 24 Mar 2017 17:12
    Last Modified: 24 Mar 2017 17:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32327

    Actions (login required)

    View Item